4 IUP Nikel di Raja Ampat Dicabut, Legislator: Berpihak pada Kepentingan Rakyat

JAKARTA – Keputusan pemerintah mencabut izin usaha pertambangan (IUP) nikel empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat , Provinsi Papua Barat Daya didukung dan diapresiasi oleh Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar Doni Akbar. Dia menilai Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah memulihkan wibawa negara dengan berpihak pada kepentingan rakyat khususnya rakyat Papua.

“Keputusan Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk menghentikan IUP yang bermasalah merupakan bentuk kepemimpinan visioner yang tegas dan berpihak pada kepentingan rakyat, lingkungan, serta keberlanjutan sumber daya alam nasional. Ini merupakan langkah penting dalam penataan sektor pertambangan yang selama ini kerap menimbulkan konflik sosial dan kerusakan ekosistem yang tak tergantikan,” kata Doni melalui keterangannya, Jumat (13/6/2025).

Pencabutan izin empat perusahaan oleh Presiden Prabowo dan Menteri Bahlil setelah melalui evaluasi mendalam terhadap dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan di kawasan Geopark Raja Ampat. Doni mengatakan, Raja Ampat adalah titik genting antara kepentingan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat.

Baca juga: Ketua Komnas HAM: Pertambangan Nikel di Raja Ampat Berpotensi Kuat Melanggar HAM