KPK Sita Dokumen saat Periksa Eks Dirjen Binapenta Kemnaker

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta PKK) Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) 2020-2023 Suhartono (S) pada Senin (2/6/2025). Dari pemeriksaan tersebut, KPK menyita dokumen.

Ia diperiksa terkait kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kemnaker. “Saudara S hadir, penyidik melakukan penyitaan dokumen,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulisnya, Selasa (3/6/2025).

Namun, Budi enggan menjelaskan secara mendetail perihal apa dokumen yang disita itu. Sementara itu, Suhartono mengaku hanya mendapat delapan pertanyaan selama pemeriksaan. “Cuma sekitar delapan (pertanyaan),” kata Suhartono seusai pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Senin (2/6/2025).

Baca Juga: Kronologi Kasus Korupsi Sistem Proteksi TKI yang Seret Eks Dirjen Binapenta Reyna Usman

Ia mengaku, beberapa pertanyaan penyidik terkait penggeledahan sejumlah lokasi, termasuk Kantor Kemnaker. Terkait statusnya dalam perkara ini, Suhartono enggan menjelaskan secara detail. “Tanyakan sama, tanyakan sama teman-teman KPK aja,” ujarnya.

Dalam perkara ini, KPK mengungkapkan jumlah sementara pemerasan mencapai Rp53 miliar. Saat dikonfirmasi hal tersebut, ia mengaku tidak tahu. “Waduh saya nggak tau persisnya. Coba tanyakan pada KPK. Ini kan proses,” ucapnya.

Diketahui, KPK mengungkapkan hitungan sementara kasus dugaan pemerasan terkait calon tenaga asing di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berada di angka Rp53 miliar. Pemerasan diduga terjadi sejak 2019.