Prof Henry Dukung Kebijakan Bahlil Tuntaskan Polemik Tambang Nikel di Raja Ampat

JAKARTA – Ketua DPP Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Prof Henry Indraguna mendukung kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam upaya menyelesaikan polemik pertambangan di Raja Ampat, terutama demi kepentingan masyarakat. Dia mempersoalkan izin tambang diterbitkan sebelum Bahlil menjabat Menteri ESDM.

“Tudingan terhadap Bahlil tidak berdasar dan perlu diluruskan demi menjaga objektivitas informasi publik. Saya mendorong agar pemerintah mengambil langkah-langkah strategis untuk melindungi kepentingan bangsa dan negara, termasuk dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan,” ujar Guru Besar Unissula Semarang ini, Senin (9/6/2025).

Baca juga: Golkar: Kelestarian Raja Ampat Prioritas, Pemerintah Hentikan Sementara Tambang Nikel

Dia mengapresiasi kecepatan Bahlil dalam menangani masalah tambang nikel di Raja Ampat. “Dukungan penuh terhadap komitmen pemerintah melalui Bahlil dalam mengelola sumber daya nasional demi sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat,” kata Henry yang juga Wakil Ketua Dewan Penasihat DPP AMPI ini.

Diketahui, Bahlil menyetop sementara proses penambangan nikel. Itu merujuk pada aktivitas yang dilakukan PT Gag Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya. Sebelumnya, Bahlil melakukan kunjungan ke tambang nikel PT Gag Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Sabtu (7/6/2025).