Indonesia Wajib Punya Aset Teknologi Berdaulat

JAKARTA – Waspada perang dunia baru, pakar keamanan siber Ahmad Faizun mengingatkan Presiden Prabowo Subianto untuk mengedepankan investasi pada aset teknologi berdaulat. Tak hanya sebagai alat pertahanan, langkah tersebut diyakininya akan mampu mengamankan perekonomian Indonesia sekaligus menjaga aset-aset ekonomi digital Indonesia.

Faizun mengatakan medan perang konvensional yang dibatasi secara geografis kini telah berubah menjadi teater digital tanpa batas. Data sebagai wilayah baru dan jaringan adalah infrastruktur yang paling penting dan rentan.

Menurutnya konflik global, yang ditandai dengan perang dagang AS-China, invasi mendadak Rusia ke Ukraina, hingga memanasnya konflik Iran dan Israel serta potensi eskalasi di sejumlah wilayah lain telah memicu jenis perang dunia baru.

Baca juga: AS Jatuhkan 6 Bom Bunker Buster di Fordo, dan 30 Rudal Jelajah di Natanz serta Isfahan

Menilik hal tersebut, Faizun menyerukan pemerintah merancang ulang seluruh paradigma pertahanan Indonesia. Dari yang sebelumnya sekadar pengeluaran material beralih menjadi investasi strategis dalam arsitektur ekonomi pertahanan yang relevan untuk zaman kita.

“Perang ini (perang dunia) tidak lagi dideklarasikan, perang ini dilaksanakan melalui serangan siber diam-diam, spionase ekonomi besar-besaran, dan sabotase digital yang dapat melumpuhkan suatu negara tanpa satu tembakan pun dilepaskan. Bagi Indonesia, ancaman ini bersifat non minier; tidak datang secara bertahap tetapi dapat muncul tiba-tiba, yang mampu melumpuhkan urat nadi ekonomi kita,” kata Faizun, Minggu (22/6/2025).

Baca juga: Iran Diserang AS, Langsung Balas Tembakkan 20 Rudal ke Israel

Pembenahan sektor siber dikemukakannya tak lepas dari anggaran disediakan pemerintah. Sebagai perbandingan, Faizun mencontohkan Amerika Serikat memiliki komunitas Intelijen dengan anggaran gabungan melebihi USD106 miliar untuk Tahun Anggaran 2024. Sementara pemerintah Tiongkok memproyeksikan anggaran keamanan siber sebesar USD10 miliar untuk 2025. Indonesia sendiri di 2022 mengangarkan sekitar USD127 juta kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai entitas pertahanan siber.

“Ini bukan sekadar kesenjangan; ini adalah kerentanan asimetris . Artinya, investasi berbiaya relatif rendah oleh musuh negara atau non-negara dapat menimbulkan kerusakan ekonomi yang jauh lebih besar pada Indonesia. Dalam kalkulasi risiko apa pun, ini adalah skenario mimpi buruk bagi stabilitas fiskal dan ekonomi nasional kita. Mengira kita dapat menutup jurang ini hanya dengan menambah anggaran negara secara bertahap adalah salah perhitungan strategis yang fatal,” ucap Faizun.