Pembangunan Daerah Perlu Otda yang Lebih Luas

JAKARTA – Pembangunan daerah memerlukan otonomi daerah (Otda) yang lebih luas. Kesuksesan pembangunan pada intinya harus menempatkan daerah dan desa sebagai bagian utama strategi pembangunan. Demikian kesimpulan focus group discussion (FGD) yang diselenggarakan GREAT Institute. Kesimpulan itu dibacakan Ketua Dewan Direktur GREAT Institute Syahganda Nainggolan, di Jakarta, Senin (26/5/2025) siang.

Dia menambahkan, partisipasi pemerintahan daerah yang tinggi dapat menyukseskan program inti Prabowo Subianto seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, Koperasi Merah Putih, dan makan bergizi gratis.

Baca juga: Desentralisasi Indonesia: Divergen atau Konvergen?

“Sebaliknya, pembangunan yang bersifat sentralistik, seperti di era sebelumnya, khususnya melalui kendali dominan atas anggaran pembangunan, dapat membuat pembangunan tidak tepat sasaran,” ujarnya.

Acara tersebut dihadiri para pakar otonomi daerah Dr. Arief Adillah (Politeknik Pengayoman Indonesia), Dr. Tito Sulistio (OJK), Dr. Endang Yuniastuti (Kemenaker), Riza Falepi (eks Walikota Payakumbuh), Siswanto (wakil ketua DPRD Blora), Dr. Ratri Istania (STIA LAN), Adhamsky Pangeran (Ikatan Ahli Perencanaan), Jilal Mardhani (NGO), Korneles Galanjinjinay (eks Ketum GMKI), Dr. Hefrizal Handra (Wakil Rektor Universitas Andalas) dan Bupati Lahat, Bursah Zarnubi.